Pemerintah Provinsi Papua mendorong Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di wilayahnya untuk menurunkan angka hambatan pertumbuhan bagi anak di wilayahnya. Tim ini nantinya dimaksimalkan baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota hingga desa maupun kelurahan.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Papua Ari Pongtiku, pengorganisasian percepatan penurunan stunting melalui TPPS perlu digenjot, sehingga ada sinergi maupun evaluasi dalam penyelenggaraan serta percepatan penurunan stunting.
“TPPS ini kan forum pelaksanaan aksi konvergensi lintas sektor yang bertugas melaksanakan konvergensi, kerja dan konsilidasi program pusat, daerah dan desa, serta peran para pemangku kepentingan.”
“Tugasnya tentu untuk menurunkan angka stunting, dimana nanti ada beberapa intervensi yang dilakukan bersama, yaitu melalui perbaikan fasilitas kesehatan,” tegasnya di Jayapura, Senin.
Disamping itu, lanjut dia, instansinya juga tengah gencar meningkatkan kolaborasi bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) guna menurunkan angka stunting, yang mana pada 2023 angka prevalensi stunting telah menyentuh angka 28,6 persen.
“Seperti diketahui bersama target prevalensi stunting secara nasional pada 2024 yaitu sebesar 14 persen dimana dengan melihat tingginya prevalensi stunting di Provinsi Papua diharapkan dapat menjadi perhatian bersama.”
Oleh sebab itu, hal ini tidak hanya menjadi tugas dari satu instansi saja namun bagaimana kolaborasi pentahelix itu dapat dilakukan oleh setiap lintas sektor maupun stakeholder yang ada di lingkup Pemprov Papua,” ucap ia.
Pada kesempatan itu, ia mendorong adanya intervensi stunting yang dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada.
Dengan demikian, dalam pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PTM) dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang benar-benar ada di wilayah setempat.
“Sebab selain mudah didapatkan, anggaran desa yang ada dapat digunakan untuk membiayai pemberian makanan tambahan bagi anak di masing-masing kampung,” tandasnya.
