PAPUA PUSARAN ONLINE-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani merespons kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa hingga Papua.
Menurutnya, DPR sudah meminta pemerintah melakukan koordinasi dan antisipasi terhadap dampak karhutla.
“Karhutla, saat ini sudah dilaksanakan KLB (kejadian luar biasa) dan kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai,” ucap Puan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Politisi PDIP itu menambahkan, DPR akan meminta koordinasi lintas pihak untuk membahas penanganan pascakarhutla.
Puan menegaskan penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus ada koordinasi antara berbagai pihak.
Ia mengaku pimpinan DPR juga akan melakukan rapat koordinasi tentang penanganan karhutla agar bisa dilakukan lintas kementerian dan lintas komisi di DPR.
Ketika ditanyai soal kemungkinan DPR menyarankan adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk anak sekolah yang berada di lokasi terdampak karhutla, Puan mengatakan kebijakan tersebut tak dapat diputuskan satu pihak sendiri.
Ia menyebut kebijakan tersebut akan dirumuskan bersama-sama oleh pihak-pihak terkait.
“Karenanya memang koordinasinya itu enggak bisa sendiri-sendiri. Koordinasinya itu harus lintas kementerian dan ini memang harus dilakukan bersama-sama,” ucapnya.***
